Friday, 31 January 2020 04:01

Restorasi Lahan Gambut untuk Hutan Konservasi

(0 votes)

Himpunan Masyarakat Gambut Indonesia (HGI) mendukung upaya Presiden Joko Widodo membentuk Badan Restorasi Lahan Gambut. “Yang kita restorasi adalah lahan gambut yang masih berupa hutan untuk dijadikan hutan konservasi,” kata Ketua Umum HGI, Prof. Sopiandi Sabiham di Institut Pertanian Bogor (IPB) Darmaga, Bogor.

Total lahan gambut di Indonesia mencapai 14,9 juta ha. Sebanyak 8,3 juta ha masih berupa hutan alam, 1,6 juta ha Hutan Tanaman Industri (HTI), 0,6 juta hektar lahan gambut bekas tambang, dan 4,4 juta ha sudah terdegradasi atau menjadi semak belukar.

“Lahan gambut seluas 4,4 juta ha yang sudah terdegradasi sebagian berupa semak belukar, kita usulkan jadi kebun. Kalau dikembalikan menjadi hutan perlu dana yang besar dan waktu yang lama,” tambah Sopiandi Sabiham.

Sampai saat ini, baru sekitar 1,53 juta ha kebun sawit yang berada di lahan gambut atau baru sekitar 10 persen dari total lahan gambut di Indonesia.

Lahan gambut bisa terdegradasi karena lahan ini miskin unsur hara. Oleh karena itu, pembukaan lahan gambut untuk perkebunan perlu diberikan masukan sarana produksi terutama pupuk yang memadai. Degradasi lahan gambut tidak terjadi pada perkebunan sawit yang dikelola perusahaan besar karena mereka memberikan pemupukan yang memadai.

Prof. Abdul Hadi dari Universitas Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan menambahkan masyarakat lokal termasuk di Kalimantan Selatan kini sudah paham bagaimana mengelola gambut untuk kebun secara baik dan berkelanjutan. “Jadi sekarang kebun di lahan gambut tidak merusak lingkungan,” tambahnya kepada Sinar Tani.

Tak Mudah Terbakar

Lahan gambut tidak mudah terbakar, karena relatif basah. “Sekitar 90 persen kebakaran lahan gambut merupakan masalah sosial dan bukan biofisik gambut,“ jelas Sopiandi Sabiham.

Dari 2 juta ha lahan kebun yang terbakar pada musim kemarau tahun ini, hanya sekitar 600 ribu ha yang berupa lahan gambut. “Hanya saja, asap yang muncul lebih banyak dari lahan gambut yang terbakar,” tuturnya.

Meski demikian diakuinya lahan gambut yang terbakar berdampak negatif sangat besar dan bersifat sangat kompleks, sehingga memerlukan cara pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca panen kebakaran secara terpadu, melibatkan masyarakat, perusahaan dan pemerintah.

Berbagai pendekatan yang perlu ditempuh untuk mengendalikan lahan gambut menurut HGI adalah merehabilitasi lahan semak belukar gambut menjadi lahan produktif, mengatur kedalaman muka air tanah untuk mempertahankan kelembaban gambut sesuai dengan kebutuhan tanaman, pendekatan sosial-budaya masyarakat dan membentuk tim pemadam kebakaran.

Menurutnya kebiasaan petani menggunakan api untuk mendapatkan abu penyubur tanah dapat dikurangi dengan cara memberikan bantuan penyediaan ameliorant pengganti abu, seperti kompos, tanah mineral dan pupuk gambut (pugam), serta melakukan sosialisasi dalam penggunaannya.

“Terkait dengan larangan penggunaan api dalam pengelolaan perkebunan dalam Permentan No.19 tahun 2011 tentang Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), kami minta agar pemerintah melakukan pengawasan yang lebih ketat sampai ke tingkat desa dengan disertai penerapan sanksi yang konsisten,” tuturnya.

Masa Depan

HGI menilai gambut merupakan sumberdaya lahan yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Pemanfaatan lahan gambut harus memegang prinsip keseimbangan antara budidaya agrokompleks dan konservasi lahan, serta memperhatikan aspek sosial-budaya masyarakat lokal.

Tentang larangan pemanfaatan lahan gambut untuk perkebunan sawit yang tertuang dalam PP 71 Tahun 2014, HGI menilai perlu ditinjau ulang. “Kami sudah mengajukan revisi PP tersebut agar batasnya diubah jadi kisaran kedalaman gambut antara 40-80 cm dan bisa untuk tanaman perkebunan bukan lagi hanya untuk pangan,” kata Supiandi Sabiham.

Ke depan, menurut HGI, pengelolaan lahan gambut perlu diatur bahwa lahan gambut yang masih berupa hutan agar dipertahankan untuk tidak dikonversi, yang sudah menjadi semak belukar (terdegradasi) dapat dikembangkan untuk budidaya agrokompleks sesuai dengan kemampuan lahannya, dan yang telah menjadi lahan pertanian dipertahankan dengan tata kelola secara berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan antara aspek biofisik, sosial-budaya, produktivitas lahan dan lingkungan. Som

sumber: https://tabloidsinartani.com

Read 61 times Last modified on Friday, 31 January 2020 04:20